Sumatera Barat, 20 Februari 2026 – Lembaga Pengkajian
Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) menghadiri Pertemuan Civil Society Organization
(CSO) di Sumatera Barat yang membahas perkembangan situasi pasca bencana yang
hingga kini masih kompleks dan dinamis. Berbagai tantangan yang muncul dalam
forum tersebut: mulai dari ancaman bencana susulan, keterbatasan zona aman bagi
warga terdampak, distribusi bantuan yang belum merata, hingga tumpang tindih
antara fase tanggap darurat, transisi, dan pemulihan.
Dalam diskusi yang berlangsung intensif, para peserta
menyoroti sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian serius dan penanganan
terkoordinasi. Di antaranya adalah kebutuhan pendidikan darurat bagi anak-anak
terdampak, penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap),
akses air bersih serta layanan sanitasi (WASH), pemenuhan pangan, pemulihan
sektor pertanian dan mata pencaharian (livelihood), serta perlindungan bagi
kelompok rentan.
Selain itu, forum juga membahas pentingnya penguatan tata
kelola, pembaruan data yang akurat, dan peningkatan koordinasi lintas pihak.
Relasi dengan pemerintah dan sinkronisasi kebijakan menjadi perhatian utama
agar respons kemanusiaan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Peran serta
komitmen jejaring CSO dinilai sangat strategis dalam memastikan pemulihan
berjalan inklusif dan berkeadilan.
Ke depan, penguatan kapasitas klaster akan difokuskan secara
nyata pada upaya pemulihan yang lebih terstruktur dan berpihak pada kelompok
terdampak. Forum ini juga menegaskan bahwa Posko Sumbar Pulih dapat menjadi
contoh praktik baik respons lokal yang solid dan terkoordinasi, melalui
komunikasi dan koordinasi berkelanjutan di forum klaster maupun grup WhatsApp.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam
memperkuat sinergi antar organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pemulihan
Sumatera Barat yang lebih tangguh dan berkeadilan.
