Berita 06 Nov 2026

PERMAMPU Serukan Pengakuan Hak Perempuan Lansia dan Pra-Lansia: Bukan Beban, tetapi Subjek yang Berhak Menentukan Hidupnya

PERMAMPU Serukan Pengakuan Hak Perempuan Lansia dan Pra-Lansia: Bukan Beban, tetapi Subjek yang Berhak Menentukan Hidupnya

Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan perempuan dampingan dan organisasi pendukung menyerukan pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan lansia dan pra-lansia melalui Manifesto Hak Perempuan Lansia dan Pra-Lansia 2026. Manifesto ini menegaskan bahwa perempuan lansia bukan sekadar penerima bantuan atau kelompok yang dianggap sebagai beban, melainkan individu yang memiliki hak, kapasitas, dan kontribusi penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan.

Manifesto tersebut disusun berdasarkan hasil asesmen Feminist Participatory Action Research (FPAR) bertajuk Merajut Tenun Pengetahuan: Suara dan Kebutuhan Strategis Perempuan Lansia dan Pra-Lansia di Sumatera yang melibatkan 133 perempuan lansia dan pra-lansia di delapan wilayah dampingan PERMAMPU, dari Aceh hingga Lampung. Asesmen ini dilakukan dengan dukungan INKLUSI untuk menempatkan pengalaman dan suara perempuan lansia sebagai dasar perumusan strategi dan kebijakan yang lebih inklusif.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa perempuan lansia dan pra-lansia masih menghadapi ketidakadilan berlapis akibat usia, gender, kemiskinan, disabilitas, etnisitas, domisili, dan status minoritas. Salah satu persoalan yang disoroti adalah minimnya pengakuan terhadap kerja perawatan perempuan. Sebanyak 47 persen responden bekerja sebagai pekerja domestik tidak berbayar, seperti mengasuh cucu, merawat anggota keluarga yang sakit, dan mengurus rumah tangga. Padahal, pekerjaan tersebut menjadi bagian penting yang menopang kehidupan keluarga dan masyarakat.

Di bidang ekonomi, keterlibatan perempuan pra-lansia dan lansia dalam Credit Union (CU) dan koperasi dampingan PERMAMPU juga menunjukkan kontribusi aktif mereka. Sebanyak 32,5 persen anggota merupakan perempuan pra-lansia dan 6,7 persen perempuan lansia. Namun, akses terhadap kepemilikan aset, warisan, dan sumber penghidupan masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan membutuhkan perlindungan sosial dan jaminan ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian, bukan sekadar bantuan yang berorientasi pada belas kasihan.

Selain persoalan ekonomi, manifesto mengidentifikasi tantangan dalam pemenuhan hak kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Kebutuhan perempuan lansia dan pra-lansia terkait menopause, pascamenopause, penyakit kronis, kesehatan mental, dan stigma seksualitas di usia lanjut masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Di sisi lain, kekerasan ekonomi, psikis, dan penelantaran terhadap perempuan lansia kerap tersembunyi karena terbatasnya ruang aman dan mekanisme pengaduan.

Perempuan lansia juga menyuarakan keinginan untuk tetap tinggal bersama keluarga atau secara mandiri di lingkungan komunitas dengan dukungan layanan yang memadai. Mereka menolak anggapan bahwa panti sosial merupakan satu-satunya solusi perawatan bagi lansia. Perawatan berbasis keluarga dan komunitas perlu dikembangkan dengan tetap menghormati pilihan, kemandirian, dan martabat perempuan lansia.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, manifesto merumuskan sepuluh tuntutan yang dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu kerja, otonomi, dan sehat.

Pertama: kerja. Menuntut pengakuan terhadap kerja perawatan perempuan sebagai kontribusi sosial-ekonomi, pembagian tanggung jawab pengasuhan yang adil, penguatan perlindungan sosial dan keamanan ekonomi, serta pemenuhan hak perempuan atas kepemilikan aset dan warisan.

Kedua: otonomi. Menekankan hak perempuan lansia untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri. Hal ini mencakup pelibatan perempuan lansia dalam perumusan kebijakan, penyediaan fasilitas publik yang ramah usia dan inklusif, serta penguatan kerangka hukum, anggaran, dan kelembagaan untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka.

Ketiga: sehat. Menyerukan pemenuhan layanan kesehatan yang holistik dan inklusif, termasuk kesehatan fisik, mental, sosial, fungsional, serta kesehatan seksual dan reproduksi tanpa stigma. Manifesto juga mendorong pengembangan ruang aman dan partisipatif, layanan perawatan berbasis keluarga dan komunitas, serta sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan lansia.

Manifesto ini ditujukan kepada pemerintah, keluarga, tokoh masyarakat, khususnya tokoh adat dan agama, serta organisasi masyarakat sipil agar bersama-sama mengubah cara pandang, perilaku, kebijakan, dan aturan kelembagaan yang selama ini belum sepenuhnya menjamin hak perempuan lansia.

Penyampaian manifesto ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan kelanjutusiaan yang lebih inklusif dan responsif gender. Terlebih, isu kelanjutusiaan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional melalui RPJMN 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Karena itu, pengalaman dan pengetahuan perempuan lansia di tingkat akar rumput perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan publik.

Melalui manifesto ini, perempuan lansia dan pra-lansia menegaskan bahwa penuaan bukanlah proses kehilangan peran dan kontribusi. Mereka berhak untuk tetap produktif, berdaya, berpartisipasi, dan menentukan kehidupan sesuai pilihan masing-masing.

"Menua dengan Bermartabat, Berdaya, dan Merdeka."

Dokumen lengkap Menifesto Perempuan Lansia dan Pra-Lansia dapat diakses di sini. 

PENDAPAT TENTANG

PERMAMPU

Pendapat anda   >>

"Pendampingan dari PERMAMPU terbukti meningkatkan kepercayaan diri perempuan pedesaan dalam memimpin perubahan sosial."

BUDI