Pekanbaru, 29 November 2023 – Forum Komunitas Perempuan Akar
Rumput (FKPAR) Sumatera merayakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (16 HAKTP) sekaligus melakukan pendidikan politik dan konsolidasi
untuk penguatan posisi politik FKPAR pada 28-29 November 2023 di Pekanbaru,
Riau yang melahirkan Manifesto Politik.
“Melalui Manifesto Politik ini, kami mendorong terwujudnya
gerakan perempuan akar rumput yang mandiri untuk mendorong kepemimpinan
perempuan yang mampu melakukan advokasi dalam pemenuhan hak-hak perempuan yang
berkeadilan gender dan inklusif,” ungkap perwakilan Forum Komunikasi Perempuan
Akar Rumput (FKPAR).
Pertemuan ini dihadiri oleh 32 perempuan akar rumput yang
mewakili 17.036 anggota FKPAR yang tersebar di 78 desa, 26 kabupaten/kota yang
merupakan dampingan 8 LSM Perempuan anggota Konsorsium PERMAMPU yaitu: Flower
Aceh-Aceh, PESADA-Sumatera Utara, PPSW Riau-Riau, LP2M Sumatera Barat,
APM-Jambi, CP WCC Bengkulu, WCC Palembang-Sumatera Selatan dan Perkumpulan
DAMAR-Lampung.
Dalam pertemuan ini, didiskusikan Hak-hak Politik Perempuan
sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan dan secara khusus melalui UU No. 7/2017 tentang
Pemilu. Perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam
perumusan dan kebijakan pemerintah serta implementasinya, berpartisipasi dalam
Pemilihan Umum baik sebagai peserta dan penyelenggara, memegang jabatan dalam
pemerintahan dan melakukan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat. Juga
berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan non-pemerintah yang
berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
Dalam pertemuan ini FKPAR Sumatera mengidentifikasi
persoalan dan hambatan kepemimpinan perempuan yaitu:
Masih belum terpenuhinya hak politik perempuan di Pulau
Sumatera dalam hal kepemimpinan Perempuan. Proporsi perempuan di posisi
kepemimpinan di dua propinsi belum mencapai 30%, yaitu Sumatera Utara (29.52%)
dan (23.2%) Bengkulu (Data BPS 2022). Sementara untuk 2 propinsi tertinggi
adalah Jambi dan Sumbar yang juga dikritisi sebagai propinsi yang dalam
kenyataan tidak mencerminkan data tersebut. Data ini juga belum mencerminkan
sebaran prosentase pemimpin perempuan di setiap kabupaten/kota maupun propinsi
di pulau Sumatera; khususnya partisipasi dalam penyelenggara PEMILU maupun
jabatan dalam pemerintahan.
Perempuan akar rumput memiliki hambatan kultural dan
struktural untuk mencapai keterwakilan Perempuan di Pulau Sumatera. Pandangan
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan keluarga yang belum mendukung
kepemimpinan perempuan, dimana perempuan dianggap pelengkap dalam pilihan
legislatif, serta minimnya modal politik dalam proses PEMILU, ditambah politik
uang dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada Perempuan.
Untuk itu, FKPAR Sumatera dalam momentum Kampanye 16 HAKTP
menyampaikan Manifesto Politik sebagai berikut:
Kami menginisiasi dan mendukung Credit Union/Koperasi untuk
penguatan ekonomi Perempuan Akar Rumput.
Kami mempromosikan Hak-hak Azasi Perempuan dan Pendekatan
Keluarga Pembaharu.
Kami mendorong dan mendukung perempuan untuk menjadi
pemimpin dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.
Kami membangun dan memperkuat jaringan dengan berbagai
organisasi perempuan.
Kami mendukung OSS&L sebagai Pusat Layanan Dan Pembelajaran HKSR berbasis komunitas.
Secara khusus FKPAR Sumatera menyatakan untuk mendukung
Gerakan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di bawah ≤19 Tahun.
Dalam rangka PEMILU 2024 FKPAR Sumatera akan terlibat penuh
dalam melaksanakan :
Pendidikan Pemilih untuk seluruh anggota FKPAR
Pemantauan proses PEMILU agar peka terhadap kebutuhan khusus
para disabilitas, kelompok marginal, dan kelompok rentan ; khususnya perempuan
Pemantauan untuk memastikan kelompok minoritas memperoleh
akses dan diterima dengan baik di TPS
Kampanye PEREMPUAN PILIH PEREMPUAN, KELUARGA PILIH
PEREMPUAN.
PEMILU sebagai penyelenggara dan pemantau independent.
